A. KORAN : POS KOTA
SUMBER :
_____________________________________________________________________
Tragedi Masuji, Menhut
Sekarang Tidak Terlibat
Kamis, 15 Desember 2011 - 12:55 WIB
JAKARTA (Pos Kota) – Ketua DPR RI ,
Marzuki Alie, memastikan Menteri Kehutanan saat ini, Zulkifli Hasan, tak
terlibat masalah Mesuji. Marzuki justru terang-terangan menuduh bobroknya
menteri-menteri kehutanan di masa lalu.
Menurut Marzuki, dirinya sudah
meng-cross check kepada menteri sekarang dan tidak mengeluarkan izin seperti
itu. Dirinya mengimbau Menhut saat ini untuk menginventarisir semua izin
perkebunan atau izin pemanfaatan hutan lainnya dan mencabut semua izin
pemanfaatan hutan yang mengambil hak rakyat.
“Saya mengimbau Menhut untuk mencabut
semua izin yang mengambil hak rakyat. Gimana mungkin rakyat atau kampung yang
sudah dihuni turun temurun selama puluhan tahun, bisa mereka kuasai hanya
berbekal sebuah surat?
Rakyat yang mendiami puluhan tahun wilayah itu, tidak memiliki surat
apapun,” tegas Marzuki kepada wartawan di Gedung DOPR/MPR RI, Senayan jakarta, Kamis (15/12).
Disinggung dugaan keterlibatan
Ketua BPN,Joyowinoto,Marzuki menjelaskan bahwa banyak hak guna usaha tidak
dikeluarkan oleh BPN atau di-pending karena permasalahan ini.
“Izin yang mengeluarkan bupati. Izin pemanfaatan hutan menhut dan kepala BPN
hanya mengesahkan.Dan banyak yang tidak disyahkan BPN krn izinya bermasalah,”
pungkas Marzuki. (prihandoko/b)
B. KORAN :
MEDIA INDONESIA
Marzuki
Alie: Soal Mesuji, Tunggu Investigasi
Penulis : Christian
Dior Simbolon
Sabtu, 17
Desember 2011 17:31 WIB
JAKARTA--MICOM: Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie meminta semua pihak agar menahan diri
untuk berkomentar soal kasus perebutan lahan dan dugaan pembantaian terhadap
petani di Mesuji, Lampung, dan di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering
Ilir, Sumatra Selatan.
"Saya pikir sebaiknya kita tunggu saja. Supaya kita mendapatkan data yang
konkret sehingga tidak semuanya berisi opini dan isu. Sekarang Komisi Hukum DPR
sedang turun ke Kampung Mesuji. Kemudian pemerintah juga telah membentuk tim
investigasi. Kita tunggu saja," ujar Marzuki, saat ditemui di Hotel
Millenium, Jakarta,
Sabtu (17/12).
Menurut Marzuki, kasus Mesuji terjadi akibat perizinan-perizinan yang tumpang
tindih dengan tanah-tanah adat.
"Karena itu, yang menyangkut hak rakyat harusnya dikaji lagi. Supaya tidak
jadi bom waktu. Saya khawatir ini akan menjadi bom waktu yang pada saatnya
nanti ini akan meledak," tuturnya.
Anggota Fraksi Partai Demokrat ini mencontohkan sebuah grup perusahaan di
Sumsel yang menguasai izin hingga 1 juta hektare (ha).
"Izinnya (perusahaan) itu melingkupi rumah-rumah penduduk yang sudah
dihuni puluhan tahun. Nah, supaya tidak menjadi bom waktu sebaiknya diselesaikan,"
tambahnya.
Ketika ditanya, apakah kasus ini merupakan imbas pelanggaran yang dilakukan
Kementerian Kehutanan dalam memberikan izin hak guna usaha (HGU) kepada
perusahaan? Marzuki enggan berkomentar banyak.
"Yah, kita tidak tahu siapa yang proses perizinan itu. Makanya investigasi
itu diperlukan," tandasnya. (*/OL-10)
Perbandingan Kualitas Bahasa
Setelah dibaca dan diteliti
antara Pos Kota
dengan Media Indonesia yang memiliki kesalahan penulisan bahasa yakni EYD dan
kosakata yang lebih dominan adalah Pos Kota. Berikut ini akan diberikan
keterangan dan penjelasan lebih lanjut.
Keberadaan dan Tingkat Kesalahan Bahasa
Ukuran Kualitas Bahasa
|
Pos Kota
|
Media Indonesia
|
EYD
|
Ada – Banyak
|
Ada – Sedikit
|
Kosakata
|
Ada – Banyak
|
Tidak Ada
|
Kalimat Efektif
|
Tidak Ada
|
Ada – Sedikit
|
Uraian tabel :
EYD
1. Pos Kota : ada penulisan huruf, penggunaan
huruf kapital dan pemberian spasi yang salah, diantaranya :
-
Saya mengimbau Menhut untuk mencabut semua
izin yang mengambil hak rakyat. (Penulisan yang benar adalah menghimbau
)
-
Disinggung
dugaan keterlibatan Ketua
BPN,Joyowinoto,Marzuki menjelaskan bahwa… (Pemberian spasi yang benar yakni
Ketua
BPN, Joyowinoto, Marzuki )
-
Dan banyak
yang tidak disyahkan BPN krn izinya bermasalah. (Penulisan yang
benar adalah disahkan dan karena)
-
Gimana mungkin rakyat atau kampong… (Penulisan yang benar adalah Bagaimana)
-
Senayan jakarta (Penulisan yang benar adalah Jakarta)
2. Media Indonesia : ada penggunaan imbuhan
yang seharusnya digunakan tetapi tidak digunakan, yaitu :
-
Kita tidak
tahu siapa yang proses perizinan
itu. (lebih baik menggunakan kata memproses)
Kosakata
- Pos Kota :
ada penulisan kata yang tidak baku,
diantaranya
-
Menurut
Marzuki, dirinya sudah meng-cross check
kepada menteri. (kata baku
yang benar seharusnya mengecek)
-
Banyak hak guna
usaha tidak dikeluarkan oleh BPN atau di-pending
karena permasalahan ini. (kata baku
yang benar seharusnya ditahan)
Kalimat
Efektif
- Media Indonesia
-
Saya khawatir
ini akan menjadi bom waktu yang pada saatnya nanti ini akan meledak
Kalimat efektif : Saya khawatir
ini akan menjadi bom waktu yang pada saatnya nanti akan meledak
-
Makanya
investigasi itu diperlukan.
Kalimat efektif : Karena itu
investigasi diperlukan
Kualitas
Berita
Kelengkapan dan penyampaian
berita lebih banyak diinformasikan oleh Media Indonesia daripada Pos Kota.
Penyampaian berita antara kedua koran tersebut dapat dikatakan logis dan tidak
bertele-tele.