Tulisan 11 Akuntansi Internasional

Neraca LKPP dan BLU Berstandar Dunia

DENPASAR, KOMPAS.com - Baru kali ini pemerintah menerapkan standar akuntansi bertarap internasional, yakni tidak lagi menggunakan standar berbasis kas, melainkan standar akuntansi berbasis akrual. Itu pun masih terbatas hanya pada neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP dan laporan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU.

"Sementara APBN dan bagian lain dari LKPP semuanya masih menggunakan akuntasi berbasis kas, karena tidak mudah menerapkannya," ungkap Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Hekinus Manao di Kuta, Bali, Jumat (6/8/2010).

Baru sejak tahun 2004 (atau setelah 59 tahun Indonesia merdeka), pemerintah membuat LKPP, sebelumnya hanya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban anggaran. Dengan LKPP, pemerintah tidak hanya melaporkan keluar masuknya uang yang dipakai pada tahun sebelumnya, namun juga membuat neraca keuangan hingga laporan arus kas.

Dalam neraca itulah tercermin untuk pertama kalinya kekayaan negara dan kewajiban pemerintah yang dimiliki Indonesia selama ini. Dalam neraca tersebut, publik dapat mengetahui seluruh aset yang dimiliki, utang yang membebani pemerintah, modal yang dimiliki untuk bergerak maju. Namun, diantara bagian-bagian yang ada dalam LKPP, hanya neraca yang sudah berstandar internasional, selebihnya masih menggunakan sistem lama.

Dengan mengubah standar akuntansi ke basis akrual, tidak hanya aliran uang tunai yang tercatat dalam APBN dan neraca, melainkan juga semua risiko keuangan yang mungkin dihadapi pemerintah dalam jangka pendek hingga panjang. Akuntansi berbasis akrual juga mengharuskan mengecekan lengkap terhadap setiap sen uang negara yang telah dikeluarkan.

Sebagai ilustrasi, jika suatu kementerian meminta anggaran untuk membeli bibit sapi pada tahun 2010, maka dia akan diminta melaporkan terlebih dulu anggaran pembelian bibit sapi pada tahun 2009. Kementerian itu harus menjelaskan, berapa banyak bibit sapi yang dibeli tahun 2009, berapa banyak sapi yang tumbuh besar, hingga berapa sapi yang beranak.

Dulu, ketika pemerintah masih memakai akuntansi berbasis kas, tidak ada pemeriksaan silang seperti itu. Anggaran bibit ayam yang dikeluarkan tahun 2009, akan hangus begitu saja, karena tidak ada yang menanyakan kondisi terakhir dari bibit ayam yang telah dibeli itu. Salah satu kiblat yang digunakan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual adalah Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) yang diterbitkan oleh International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB).

Hingga saat ini, ada 30 negara yang mengadopsi IPSAS, antara lain Perancis, Afrika Selatan, Swiss, Rusia, Israel, Slowakia, Austria, dan Brazil. Standar yang sama juga telah digunakan di seluruh badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), OECD, Fakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan Interpol. Selain itu, ada 10 negara yang menggunakan IPSAS sebagai referensi, antara lain Indonesia, Australia, Selandia Baru, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat.

Editor : I Made Asdhiana

Sumber : http://internasional.kompas.com/

OPINI :

            Dapat ditarik kesimpulan, dengan neraca LKPP dan BLU yang berstandar internasional yakni berstandar International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB), menimbulkan berbagai manfaat dan arah yang positif untuk pelaporan keuangan dan akan berimbas juga ke keadaan ekonomi pemerintah.

Manfaat yang diterima yakni publik dapat mengetahui seluruh aset yang dimiliki, utang yang membebani pemerintah, modal yang dimiliki untuk bergerak maju. Hal ini membuat pelaporan keuangan menjadi transparan, dan juga akan terjadi pengecekan lengkap terhadap setiap sen uang negara yang telah dikeluarkan. Dengan hal seperti laporan pemerintah berstandar internasional akan mengurangi terjadi nya korupsi yang semakin lama semakin tak terkendali di Indonesia. Diharapkan tidak hanya neraca LKPP dan BLU saja yang berstandar internasional akan tetapi semua jenis laporan keuangan pemerintah kedepannya akan mengikuti standar internasional demi kemajuan perekonomian bangsa.

Tulisan 10 Akuntansi Internasional

IMF: Cepat Selesaikan Krisis

TOKYO, KOMPAS.com — Dana Moneter Internasional (IMF) sekali lagi mendesak agar pemerintah negara-negara Eropa dan Amerika Serikat bertindak lebih cepat untuk menyelesaikan timbunan utang mereka.

Penyelesaian yang tertunda-tunda menciptakan ketidakpastian ekonomi dan menurunkan pertumbuhan ekonomi global. Christine Lagarde, Direktur Pelaksana IMF, berharap ada tindakan yang berani dan kerja sama yang baik di Eropa dan AS.

”Ada ancaman dalam horizon waktu, ancaman yang dapat diselesaikan, harus diselesaikan, tetapi tidak diselesaikan secara sempurna,” ujar Lagarde di sela-sela pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Tokyo, Kamis (11/10/2012).

Namun, Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble mengatakan Eropa sudah berada di jalur yang benar dan telah menyelesaikan banyak hal, lebih banyak daripada yang dilihat dunia luar. ”Saya yakin kami dapat mengatakan kepada teman dan mitra kami di seluruh penjuru dunia bahwa Eropa dalam proses menyelesaikan masalahnya. Eropa sangat sadar akan tanggung jawabnya,” tutur Schaeuble.

Sementara itu, Menteri Keuangan AS Timothy Geithner menyatakan Washington memiliki kesempatan setelah pemilihan presiden pada 6 November mendatang untuk menegosiasikan kerangka penyelesaian utang. Menurut Geithner, reformasi finansial dan langkah lain dalam mengatasi krisis global sudah membuahkan hasil dan membantu perekonomian AS bertumbuh.

Pertemuan IMF ini tidak hanya membahas soal ekonomi, tetapi nuansa politisnya juga kuat. Para pejabat Eropa berupaya meyakinkan bahwa kawasan mereka bukan topik pembicaraan satu-satunya dan ingin agar masalah fiskal di Washington juga menjadi perhatian.

Geithner mengatakan, dampak kebijakan reformasi fiskal yang perlu dicapai AS adalah rasio utang terhadap produk domestik bruto sebesar 2 dan 3 persen.

Dukung Yunani

IMF juga menyatakan mendukung perpanjangan waktu bagi Yunani dan Spanyol dalam mengurangi defisit anggaran mereka. IMF memperingatkan, pemangkasan defisit yang terlalu cepat dan terlalu jauh akan membahayakan.

Namun, Jerman berbalik mendesak dengan menyatakan, jika kedua negara itu tidak kembali mematuhi jadwal semula, yang akan melemah hanyalah soal kepercayaan. Perbedaan pendapat ini menunjukkan masih adanya ketidaksepakatan antara IMF dan negara kreditor terbesar di Eropa itu.

Sementara itu, imbal hasil obligasi Spanyol kembali merayap naik mencapai 6 persen pada perdagangan Kamis, setelah pemeringkat Standard & Poor’s memangkas peringkat kreditnya. Kenaikan imbal hasil ini menimbulkan harapan Spanyol segera akan meminta talangan penuh secara resmi.

S&P memangkas peringkat kredit Spanyol sebanyak dua level menjadi BBB-. Peringkat ini hanya satu level di atas status sampah. S&P memperingatkan bahwa resesi yang semakin dalam dan lambannya respons dari para pejabat di zona euro membuat keadaan Spanyol semakin lama semakin parah.

Pasar finansial di Eropa dan Asia melemah setelah penurunan peringkat oleh S&P tersebut. Para investor berlomba mencari aset yang lebih aman, seperti obligasi Pemerintah Jerman yang harganya naik 29 basis poin menjadi 141,5 persen.

Selain itu, tekanan inflasi juga menguat, mencapai 3,5 persen pada September. Angka ini merupakan yang tercepat dalam 17 bulan terakhir. Perdana Menteri Mariano Rajoy mengatakan hanya akan meminta bantuan jika dia telah siap, diperkirakan dia menunggu pemilihan umum daerah pada 21 Oktober.

Adapun di Yunani, tingkat pengangguran semakin tinggi, mencapai 25,1 persen pada Juli lalu. (AP/AFP/Reuters/joe)

Sumber : http://internasional.kompas.com/

OPINI :

            Perlu diketahui International Monetary Fund (IMF) merupakan suatu lembaga multinasional yang dibentuk pada tahun 1947 (setelah konfrensi Bretton Woods tahun 1994). Adapun tujuan dari IMF ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan dari regim moneter internasional yang baru-sistem nilai tukar yang dapat disesuaikan (Adjustable-Peg Exchange Rate System). IMF berusaha memelihara kerjasama dan penetapan mata uang yang teratur antara negara-negara anggota dengan tujuan mempromosikan peningkatan perdagangan internasional dan keseimbangan neraca pembayaran.

            Krisis ekonomi global dan keadaan ekonomi fiskal seperti yang tertulis di artikel diatas dipemgaruhi juga oleh pelunasan dan tingkat utang di Negara Eropa dan Amerika Serikat. Penyelesaian utang yang tertunda-tunda menciptakan ketidakpastian ekonomi dan menurunkan pertumbuhan ekonomi global. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional antara setiap Negara satu dengan yang lain membuat dampak krisis ekonomi akan dirasakan oleh Negara-negara yang saling bekerja sama karena hubungan keterkaitan.